HAK INFORMASI BUKAN SEKADAR PIDATO: CONTOH NYATA DARI LAE HOLE
Spirit Revolusi: Bupati Dairi Diminta Ikuti Keterbukaan Pemerintah Desa
DAIRI, SUMATERA UTARA – SPIRIT REVOLUSI.ID – Perjalanan menegakkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Dairi kini memunculkan perbandingan yang sangat mencolok. Di satu sisi pimpinan daerah kerap menyuarakan peningkatan mutu pelayanan, namun di sisi lain permohonan informasi yang diajukan secara resmi dan sesuai prosedur justru dijawab dengan kebisuan yang berlarut-larut.
Hingga saat ini, batas waktu penyampaian tanggapan yang ditetapkan peraturan tinggal menghitung hari, namun Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga, M.M. selaku pimpinan tertinggi sekaligus penanggung jawab utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dairi, belum menyampaikan satu pun tanggapan resmi terhadap permohonan yang diajukan oleh PT Spirit Revolusi Media Nusantara.
Ketiadaan tanggapan ini bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan pengabaian terhadap hak konstitusional masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang rakyat direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Hal ini juga menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang mewajibkan setiap badan publik memberikan jawaban yang jelas, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam batas waktu yang telah ditentukan.
“Hak publik tidak boleh dibungkam. Hak informasi bukanlah milik penguasa, melainkan hak mutlak setiap warga negara yang harus dipenuhi tanpa syarat dan tanpa alasan yang menghalangi hak itu sendiri,” tegas perwakilan Spirit Revolusi.
Selama ini, janji untuk membawa pelayanan publik “naik kelas” kerap disampaikan dalam berbagai kesempatan resmi. Namun kenyataan yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Kenaikan kelas pelayanan bukanlah sekadar ucapan di mimbar, bukan pula sekadar tampilan yang menarik di media. Kenaikan kelas itu teruji saat pers dan masyarakat meminta akses terhadap dokumen nyata, data yang valid, dan rincian penggunaan anggaran secara terbuka.
Ketika permohonan disampaikan secara lengkap, sah, dan sesuai tata cara yang berlaku, justru yang diterima adalah keheningan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa janji yang disampaikan belum terwujud dalam tindakan nyata. “Kini pelayanan hak informasi di Dairi bukannya naik kelas, justru terancam tidak bergerak maju karena tak berani membuka apa yang seharusnya menjadi pengetahuan umum,” tambah pernyataan resmi tersebut.
Di tengah situasi ini, justru Pemerintah Desa Lae Hole memberikan contoh nyata yang patut dijadikan acuan. Melalui surat resmi yang telah dikirimkan, Desa Lae Hole menyatakan kesiapan penuh untuk menyerahkan seluruh dokumen anggaran yang diminta secara lengkap dan menyeluruh. Meskipun jadwal penyerahan dokumen belum disepakati bersama, sikap ini membuktikan bahwa dengan kepatuhan terhadap aturan, keterbukaan informasi dapat berjalan dengan baik tanpa harus menunda atau menghindar dari kewajiban yang ada.
Berdasarkan mandat surat tugas peliputan khusus dan keputusan resmi dari Direktur Utama PT Spirit Revolusi Media Nusantara, perwakilan lembaga meminta Bupati Dairi untuk segera berbenah dan menegaskan kembali komitmennya terhadap pelayanan publik yang berbasis data dan fakta.
“Jika pengelolaan sudah benar, mengapa harus merasa terganggu? Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus mencari alasan yang tidak berkaitan dengan hal yang diminta? Jika belum memahami tata cara menjawab dan menyediakan dokumen informasi publik, belajarlah dari Pemerintah Desa Lae Hole yang sudah menunjukkan cara melayani hak rakyat sesuai aturan yang berlaku,” demikian pernyataan tegas yang disampaikan.
Spirit Revolusi menegaskan akan tetap menempuh seluruh jalur penyelesaian yang tersedia sesuai undang-undang apabila dalam waktu dekat belum ada tanggapan yang memadai. Langkah penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik akan ditempuh semata-mata demi menegakkan prinsip bahwa setiap informasi yang dibiayai oleh uang rakyat adalah milik rakyat itu sendiri, dan rakyat berhak mengetahuinya secara terbuka dan jujur.
PEWARTA : Biro Dairi.